I

Home » » Perusahaan Pers Abaikan Jamsos Diancam Pidana

Perusahaan Pers Abaikan Jamsos Diancam Pidana


Banda Aceh Indofokus- Perusahaan pers yang masih meng­abaikan jaminan sosial (Jamsos) bagi wartawan dan karyawannya, dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melanggar ketentuan pidana se­ba­gaimana diatur dalam Pasal 55 Un­dang-Undang No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Persoalan itu menjadi diskusi serius antara wartawan dengan sejumlah pe­tinggi BPJS Ketenagakerjaan, usai so­sialisasi program BPJS Ketena­ga­kerjaan di Banda Aceh, Jumat, (19/8).
Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief Algaff, mengatakan, jamsos bagi warga negara merupakan suatu kewajiban dan sesuai amanat konstitusi.
“Perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS, melanggar HAM dan melanggar UU, termasuk perusa­haan pers. Itu ada keten­tuan pidananya dalam UU BPJS. Ada sanksi hukum­nya,” ungkapnya.
Dikatakannya, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena jamsos ketenagakerjaan meru­pakan hak atas perlindungan bagi pekerja dan jaminan atas kebutuhan dasar hidup pekerja.
“Wartawan itu berisiko. Banyak per­usahaan yang tidak men­daftarkan peker­janya, padahal sangat penting dan bermanfaat untuk pekerjaan. Itu juga amanat konstitusi,” katanya.
Untuk menyikapi hal ini, diungkap­kannya, BPJS Ketenagakerjaan sudah men­jalin kerja sama dengan para jaksa muda perdata dan tata usaha negara (Jam­datun) Kejaksaan di seluruh Indonesia untuk menyelidiki kasus-kasus dimaksud.
Meski belum ada jangka waktu yang dijatuhkan kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun BPJS Ketena­gakerjaan berupaya bersama jaksa untuk menindaklan­jutinya.
Dia menyebutkan, pekerja yang tidak dijamin keselamatan ker­janya, men­jadi suatu pelanggaran bagi pem­be­ri kerja baik perorangan maupun ba­dan hukum (termasuk perusahaan ber­ba­dan hukum). “Jaminan kecelakaan kerja itu wajib ditanggung perusahaan,” terangnya.
Selain Abdul Latief Algaff, dalam sosialisasi ini, turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Edy Sahrial, Direktur Umum dan SDM BPJS Kete­na­gakerjaan Naufal Mahfudz, dan puluhan wartawan berbagai media.
Saat membuka acara, Naufal Mah­fudz mengatakan, perlindungan dan jaminan kepada warga negara menjadi sa­lah satu bagian penting untuk mem­be­rikan kesejahteraan bagi warga negara.
Dia menyadari, dari 120 juta pekerja di Indonesia, hanya 19 juta lebih yang menjadi peserta BPJS Ketenagaker­jaan. Dikatakannya, ma­syarakat belum terlalu mengenal fungsi dan peranan BPJS Ketenagakerjaan.
“Masyarakat lebih mengenal BPJS Kesehatan karena ketika orang menye­but BPJS, orang akan berpikir itu BPJS Kesehatan. Padahal dalam UU BPJS, ada dua lembaga yakni BPJS Kese­hatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. ((Analisa). )
Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger