I

Home » » Laporan Tunjangan Profesi Guru di Sulteng Tidak Lengkap

Laporan Tunjangan Profesi Guru di Sulteng Tidak Lengkap

Ardiansyah Lamasitudju. (Foto : Fadel Yalinawa/ Metrosulawesi)
Palu Indofokus - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasitudju mengatakan data tunjangan profesi guru yang disampaikan oleh Disdikbud Kabupaten Kota masih belum lengkap. Saat ini, pihaknya hanya sebatas menerima laporan saja. 

“Untuk saat ini laporan yang diberikan oleh Kabupaten Kota tidak lengkap, sehingga kita tidak mengetahui secara rinci, berapakah jumlah guru yang menerima tunjangan dan berapa yang tidak menerima, serta apa persoalan yang terjadi,” ungkap Ardiansyahdi Palu, Selasa 30 Agusutus 2016.

Ardiansyah menyampaikan kepada seluruh guru yang menerima tunjungan profesi, harus selalu berkordinasi dengan Disdikbud kabupaten kota. 

“Untuk persoalan tunjangan profesi guru, lebih dipertanyakan kembali kepada pihak Kabupaten Kota. Jika terjadi persoalan, tentunya pihak provinsi tidak mengetahui, karena laporan yang masuk tidak lengkap,” jelasnya.

“Memang pihak Kabupaten Kota memberikan laporan langsung ke pihak Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, tetapi laporan tersebut juga diperlukan oleh pihak provinsi, sehingga jika ada persoalan kita bisa kordinasikan kepada Kemendikbud dan Kementrian Keuagan,” ungkapnya.

Namun, Ardiansyah mengatakan sejak 2014, data tunjangan profesi guru yang dilaporkan kepada pihaknya tidak pernah lengkap. 

“Tetapi sudah dari tahun 2014 kemarin hingga sekarang loporan yang masuk, tidak ada yang lengkap. Dan mestinya jumlah laporan yang menerima sertifikasi itu harus ada, tetapi rinciannya tidak sama sekali diketahui. Jadi kami hanya sekedar tahu saja,” katanya.

Ardiyansyah berharap data laporan sertifikasi guru atau tunjangan guru profesi lebih baik lagi keedpannya. 

“Jika data yang masuk lengkap, maka kami akan lebih mudah mengkoordinasikan ke Kemendikbud dan Kementrian Keuangan jika terjadi permasalahan." 

Sementara itu, dilansir republika.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah tetap akan membayar gaji dan tunjangan guru bersertikasi sesuai dengan undang-undang. Menurut Sri, data guru bersertifikasi milik Kementerian Keuangan sesuai dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

"Saya akan mengikuti data yang berasal dari Kementerian Dikbud dan realisasi daerah yang tentu saja yang paling terkini," katanya di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2016

Ia mengatakan seluruh kewajiban negara terhadap para guru tetap dilakukan. Karena data guru tersebut berasal dari Kemendikbud maka apa pun data yang diberikan tentu yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. 

"Berapa pun jumlah yang telah disampaikan yang telah memiliki bukti sertifikasi seperti yang diatur undang-undang akan kami bayar," katanya.

Untuk itu Sri menambahkan, semuanya tergantung dari Kementerian Dikbud dan daerah-daerah dalam melaksanakan fungsi perbaikan kualitas guru. 

"Sesuai dengan amanat pendidikan dan kewajiban negara tidak akan dikurangi didalam membayar gaji dan tunjangan mereka," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan akan memotong anggaran untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 23,3 triliun di APBN Perubahan 2016  karena jumlah guru bersertifikat di daerah mengalami penurunan sekitar 100 ribu guru. Sri Mulyani mengatakan, anggaran tunjangan profesi guru PNSD ada kelebihan Rp 23,3 triliun.


Metrosulawesi.com

Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger