I

Home » » Gubernur Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Majukan Pendidikan Aceh

Gubernur Ajak Masyarakat Terlibat Aktif Majukan Pendidikan Aceh


Rizki Aulia
Nanggroe | 30/07/2016

BANDA ACEH INDOFOKUS- Gubernur Aceh H Zaini Abdullah mengajak masyarakat dan seluruh pihak terlibat aktif untuk memajukan pendidikan di Aceh. Berbagai persoalan terkait pendidikan, kata gubernur harus segera dicarikan solusi, sehingga tidak mengganggu proses pendidikan bagi anak usia sekolah di Aceh.

"Persoalan pendidikan harus diutamakan agar generasi Aceh bisa maju di masa mendatang," ujar Gubernur saat beraudiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh dan elemen pendidikan di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (29/07).

Banyak hal yang menjadi persoalan bagi dunia pendidikan di Aceh. Di antaranya, poksi pendidikan aqidah yang sangat kurang di tingkat sekolah. Selain itu, isu perlindungan anak dan kualifikasi guru juga menjadi persoalan.

Di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, masih sangat banyak guru yang diupah murah. Mereka bahkan tidak memperoleh hak untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak mempunyai kualifikasi. 

Terkait persoalan ini, Gubernur menyebutkan, upah murah yang diterima guru adalah sebuah tindakan yang tidak adil. "Harusnya mereka diupah minimal dengan upah minimum (Upah Minimum Kabupaten/Provinsi)," ujar Gubernur.

Jumlah guru  yang memperoleh upah di bawah rata-rata, atau berkisar Rp100 ribu hingga Rp 500 ribu bukanlah sedikit. Angkanya mencapai ribuan. 

Ketua PGRI Aceh Ramli Rasyid menyebutkan, ada sekitar 42 ribu guru non PNS yang tersebar di seluruh Aceh. Mereka hanya dibayar di bawah Rp400 ribu per bulannya. 

Sudah status tak jelas, bayaran pun terbatas. Belum lagi dengan ribuan guru yang diangkat oleh kepala sekolah. Ini persoalan mutu pendidikan di Aceh," ujar Ramli. 

Mustahil, kata Ramli, guru bisa punya kompetensi jika mereka bekerja dengan bayaran tak seberapa.

Persoalan terbesar, sebenarnya adalah pada pengambil keputusan. Dalam hal ini, kewenangan mengangkat guru menjadi pegawai negeri ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota. 

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo menyebutkan hal itu menjadi kendala besar. "Kami tidak bisa campur tangan," ujarnya.

Tahun 2015, kata Darjo, Dinas Pendidikan bahkan harus mencetak ulang SK ujian nasional hingga seribu lembar. Itu terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang dimutasi menjelang ujian nasional.

Dinas Pendidikan, kata Darjo terus melakukan berbagai upaya agar mutu pendidikan yang menjadi sebagai persoalan utama dari buruknya pendidikan di Aceh bisa berangsur baik. Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Aceh, masih berkutat dalam angka lima  besar tingkat ketidaklulusan dalam UN. 

Namun demikian, ada sebuah kebahagian, di mana Aceh peringkat pertama pada indeks integritas pada lulusan ilmu pengetahuan alam dan peringkat tiga untuk ilmu pengetahuan sosial. Artinya, tingkat kejujuran pendidik dan siswa dalam mengikuti ujian sangat baik.

"Tanda-tanda untuk itu sudah ada. Tingkat kenaikan indeks integritas kita sangat baik. Saya rasa, pendidikan Aceh akan semakin membaik. Kejujuran menjadi model baru bagi kita di Aceh," ujar Darjo aceh online
Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger