I

Home » » Menteri Jokowi Tak Kompak soal "Kartu Sakti"

Menteri Jokowi Tak Kompak soal "Kartu Sakti"

Minggu, 9 November 2014

Menteri Jokowi Tak Kompak soal "Kartu Sakti" (Foto: Okezone)
Menteri Jokowi Tak Kompak soal
JAKARTA INDOFOKUS - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menuai kontroversi. Kata Bambang, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kompak soal aspek pembiayaan "kartu sakti" tersebut.
Menurut Bambang, keadaan ini sangat memprihatinkan karena memperlihatkan kabinet yang belum terkonsolidasikan dengan baik dan efektif.
"Kabinet yang belum terkonsolidasi itu bisa dilihat dari kesimpangsiuran serta tidak adanya keseragaman penjelasan mengenai sumber pembiayaan KIP, KIS dan KKS," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam pesan tertulisnya Okezone di Jakarta, Minggu (9/11/2014).
Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPR ini menuturkan, beda pendapat antara presiden dan para menteri-nya semakin membuat kontroversi Kartu Sakti itu semakin berkecamuk.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sempat mengatakan bahwa pencetakan tiga kartu itu dibiayai dengan dana CSR BUMN. Sedangkan, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, sumber pendanaan ketiga kartu itu bersumber dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN.
Presiden Joko Widodo.
Sementara, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menegaskan, sumber pendanaan KIS, KIP dan KKS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Tidak sampai disitu, partai pendukung pemerintah, PDIP juga mencoba memberi kepastian bahwa anggaran itu dari APBN 2014 bukan APBN-P 2014.
"Publik pun kini bertanya, penjelasan siapa yang paling benar dan bisa dipertanggungjawabkan?," katanya.
Keinginan presiden untuk bekerja cepat patut diapresiasi, tetapi kata Bambang, realiasi setiap program idealnya dipersiapkan dengan matang.
Kata Bambang, presiden sebaiknya menggelar rapat terbatas dengan para menteri terkait guna mendudukan persoalan secara proporsional untuk kemudian memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat. "Jangan sampai perjalanan panjang Kabinet Kerja ini sarat dengan kontroversi dan bisa lebih buruk dari era SBY," pungkasnya.(Okezone)
Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger