I

Home » » LHP BPK RI Atas Pemeriksaan Pada Dirut RSU Kota Padangsidimpuan

LHP BPK RI Atas Pemeriksaan Pada Dirut RSU Kota Padangsidimpuan



P.sidimpuan Indofokus
Berdasarkan UU  No.15 thn 2004 tentang pemeriksaan pengelolahan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang undang No.15 thn 2006 tentang BPK  serta undang undang terkait lainnya,BPK RI telah memeriksa neraca pemerintah kota padang sidimpuan per 31 desember 2012 dan 2011 serta laporan realisasi anggaran untuk thn yang berakhir pada tanggal tanggal tersebut, laporan keuangan adalah tanggung jawab pemerintah kota padang sidimpuan, BPK RI telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah kota padang sidimpuan tahun 2012 yang memuat opini wajar dengan pengecualian dengan No 93. /A/LHP/XVIII.MDN/06/2013 dan laporan hasil pemeriksaan atas sistim pengendalian intern No.93.B/LHP/XVIII.MDN/06/2013  tanggal 19 juni2013.
Juga BPK RI menemukan adanya ketidak patuhan, kecurangan, dan ketidak patutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan pada pemerintah kota padang sidimpuan,  pokok  pokok temuan ketidak patuhan tersebut di antara nya  terdapat pada Rumah Sakit Umum [RSU] kota padang sidimpuan, dalam  temuan  BPK RI tersebut direktur RSU kota padang sidimpuan telah melakukan   pelelangan pengadaan alat alat kedokteran umum tidak sepenuhnya  sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, kemudian proses pengadaan alat alat kedokteran umum pada RSUD kota padang sidimpuan belum di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terjadi pemborosan minimal sebesar Rp.363.475.200,00.
 
Untuk melaksanakan  kegiatan  direktur RSU selaku pengguna anggaran  mengangkat  PPK melalui keputusan  No.820.BG.72012 tgl 3 januari 2012 serta kelompok kerja/panitia  pengadaan  melalui surat keputusan  No.445/V/2012 hasil pelaksanaan lelang telah menetapkan CV.DIM sebagai pemenang  dengan kontrak No.027/5719/VIII/2012 tanggal 3 agustus 2012 senilai Rp.322.227.810,00. dalam temuan tersebut perencanaan  kegiatan  pengadaan  alat  alat kedokteran umum tidak di dukung dokumen perencanaan yang valid, alasannya pada thn 2011 kepala bidang  pelayanan  RSUD kota oadang sidimpuan menyampaikan usulan kebutuhan peralatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan usulan tersebut direktur RSU melalui kepala bagian perencanaan keuangan menyusun kegiatan dan anggaran  sebagai salah  satu bahan perumusan  rencana  APBD  yang  selanjutnya  di sah  kan  oleh DPRD  di  tetapkan  menjadi  DPA.
BPK RI  memperoleh  dokumen dari bagian perencanaan dan keuangan di ketahui dokumen usulan atas kegiatan pengadaan peralatan kedokteran tersebut tidak disertai  nomor dan tanggal dan beberapa dokumen tidak di tandatangani oleh kepala bidang pelayanan RSUD Kota Padangsidimpuan  dan  di ketahui  bahwa  tidak  seluruh jenis barang yang diadakan merupakan barang yang di usulkan, di antara barang yang tidak termasuk dalam usulan dari bidang  pelayanan  RSUD adalah sectioncasarea set, CPAP, pulse oximeter, suction pump, bedside monitor dan ventilator transport  juga  penyusunan HPS  tidak berdasarkan  data yang di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai  dengan ketentuan. (Zulherman)
Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger