NUF

Headlines News :
Home » » Rp.5,050 Milyar Dana Bansos Jadi Bancakan, Layak Diperiksa KPK

Rp.5,050 Milyar Dana Bansos Jadi Bancakan, Layak Diperiksa KPK

Written By redaksitabloidindofokusonline tabloidindofokus on Rabu, 03 Juli 2013 | 06.51

Bengkulu Utara, indofokus ESA
 Terkait Hasil Temuan BPK di Bengkulu Utara
- Terkait hasil temuan, dan berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang adanya Penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2010 sebesar Rp.5.050 milyar yang “Diduga” telah dijadikan bancakan yang dilakukan beberapa oknum pejabat tinggi yang ada di Sekretariat Daerah (Setda) Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Dimana, kucuran dana Bansos tersebut “Diduga” telah mengalir ke beberapa pejabat tinggi, dan tidak sesuai dengan peruntukan maupun aturannya. Adapun salah satu hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, diantaranya adalah, dalam bentuk honor pengelola keuangan, dan tim kegiatan.
Item tersebut diduga telah menyimpang, yaitu, Rp.2,9 milyar dari total penyimpangan dana Bansos sebesar Rp.5.050 milyar. Sedangkan, kejanggalan lainnya adalah, dalam bentuk buku APBD 2010 jelas tertera setiap kegiatan memiliki pos khusus. Baik yang untuk digunakan bagi perjalanan dinas maupun honor bagi semua panitia.
Selain itu, adanya kejanggalan, dan temuan BPK mengenai Aliran dana Bansos ke Instansi Vertikal sebesar Rp.138 juta agak sedikit ganjil. Pasalnya, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sudah menganggarkan dalam APBD 2010 pada pos belanja hibah bagi instansi vertikal sebesar Rp.1,9 milyar. Padahal untuk Pos Bantuan Sosial (Bansos) 2010 sudah jelas dan tertera semua item pembelanjaan total dana Rp.13,4 milyar yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2010.
Sementara itu, ketika media indofokus ESA (Edisi Sumatera+Aceh) akan konfirmasi mengenai hasil temuan dan berdasarkan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penyimpanan Dana Bansos ke Wakil Bupati Bengkulu Utara belum lama ini, ternyata, menurut keterangan salah satu stafnya, mengatakan, kebetulan Bapak Wakil Bupati tidak ada di tempat.
Ironisnya, terkait adanya penyimpangan Dana Bansos Tahun 2010 yang dilakukan beberapa pejabat tinggi di Kabupaten Bengkulu Utara sampai saat ini kasusnya belum ada yang menindak lanjutinya. Bahkan dikalangan masyarakat telah terbentuk opini tersendiri, bahwa para Penegak Hukum sudah tidak berdaya menghadapi sepak terjang para koruptor, dan “Diduga” para penegak hukum malah ikut terlibat. Yang akhirnya, menyandera aparat negara dengan uang haram. Kalau sudah begitu, berarti pelecehan terhadap aparat negara dan alat-alat negara sudah terjadi. Dan kalau ini sudah terjadi, kita dapat menyimpulkan, bahwa bangsa Indonesia sedang diguncang berbagai kebobrokan moral yang semakin merajalela.
Hal senada juga dikatakan HM.Rifai Amir,SH selaku Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Bengkulu saat ditemui indofokus ESA, disekretariat LSM LAKI di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, belum lama ini, mengatakan, “Terkait penyimpangan Dana Bansos Tahun 2010 di Pemkab Bengkulu Utara, kenapa kasus ini belum ada tindak lanjutnya? Padahal kasus ini sudah jelas ada bukti yang cukup kuat. Dan dapat ditelusuri dengan bukti awal, hasil dari temuan BPK.
Dia juga menilai, Pemkab Bengkulu Utara sudah melanggar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal 1(2) disebutkan, antara lain, Informasi Publik adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggara Negara dan Badan Publik.
Seharusnya Pemkab Bekulu Utara menyadarinya, itukan Badan Publik. Jadi kebobrokan ini seharusnya Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Bengkulu Utara jangan menutup-nutupinya, karena kasus ini sudah diketahui khalayak luas apa lagi kasus ini merupakan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, pungkasnya.
Untuk itu, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat LAKI meminta para pejabat selaku pengelola harus bertanggung jawab, dan dana yang diduga telah disimpangkan, itukan uang milik rakyat dan patut diketahui oleh rakyat. Dan ini telah menunjukan betapa bobroknya tatanan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, ujar Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Propinsi Bengkulu.
Ditambahkannya, dalam kaitan mendudukung Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bagi warga Negara yang mengaku dirinya pewaris negeri ini dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari para koruptor, kiranya akan sepakat dan sepaham untuk selalu berupaya mencegah munculnya koruptor-koruptor generasi berikutnya. Untuk itu kami berharap, terkait hasil temuan BPK mengenai Dana Bansos sebesar Rp.5.050 milyar yang diduga telah dijadikan bancakan para pejabat di Pemkab Bengkulu Utara sudah selayaknya kasus tersebut diperiksa oleh KPK, Pungkasnya.(TIM)

Editing Roeslandy

Share this post :

Poskan Komentar

?max-results=8">Label 9'); document.write("?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");
?max-results=8">Label 12'); document.write(" ?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");
?max-results=8">Label 11'); document.write(" ?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger