I

Home » » Koruptor Wajib Divonis Setinggi Mungkin

Koruptor Wajib Divonis Setinggi Mungkin


Jumat, 19 Juli 2013 | 14:54
Terdakwa Juard Effendi (ketiga kanan) dan Arya Abdi Effendi (ketiga kiri) divonis masing-masing dua tahun dan tiga bulan penjara serta membayar denda Rp 150 juta rupiah subsidair tiga bulan penjara,  dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan Laboratorium Kompute di Kementerian Agama th 2011 Zulkarnaen Djabar (kanan) dan Dendy Prasetya (kiri) saat pembacaan vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/5)
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan Laboratorium Kompute di Kementerian Agama th 2011 Zulkarnaen Djabar (kanan) dan Dendy Prasetya (kiri) saat pembacaan vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/5) (sumber: ANTARA FOTO)

JAKARTA INDOFOKUS ESA - Vonis terhadap tindak pidana korupsi dianggap masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tidak masalah jika narapidana (napi) korupsi tersebut mendapatkan remisi.
Hal itu disampaikan, pakar hukum pidana, Yenti Garnasih dalam dialog bertajuk "Perhatian dan Upaya Meminimalisir Konflik Lapas di Berbagai Daerah", di Jakarta, Jumat (19/7).
"Ancaman pidana korupsi kadang 20 tahun tapi putusan atau vonisnya cuma 3 tahun. Kalau semangatnya pidana koruptor tetap saja tinggi, lalu diberi remisi tidak masalah," kata Yenti.
Menurutnya, hak remisi dan pembebasan bersyarat tidak perlu dibatasi. Kalaupun mau dibatasi harus melalui undang-undang (UU).
"Pembatasan remisi harus diatur lewat UU. Bukan lewat Peraturan Pemerintah (PP)," tukasnya.
Pada bagian lain, dia juga meminta agar kinerja petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) dilakukan evaluasi.
"Perilaku petugas Lapas yang diskriminatif juga perlu diawasi. Karena banyak napi yang bayar petugas Lapas agar bisa peroleh keistimewaan," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, dia juga menyatakan bahwa tingkat kelebihan penghuni (over capacity) Lapas sudah lama terjadi.
"Pemerintah dalam hal kebijakan terhadap pembinaan pidana semakin lemah. Semakin tidak cermat dan hati-hati mengelolanya," tutupnya.
Penulis: C-6/FER
Sumber:Suara Pembaruan
Share this article :

No comments:

Popular Posts Today

 
Support : Creating Website | media indofokus | indofokus | indofokus.com | media indofokus | indofokus News | Media indofokus
Copyright © 2011. TABLOID INDOFOKUS.COM - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired MEDIA INDOFOKUS
Proudly powered by Blogger